Diksi.co.id, Jember | PMI Cabang Jember makin salbut (kacau-Madura red). Fakta kacaunya pengelolaan lembaga kemanusiaan itu setiap hari muncul di ranah publik.
Diduga terlena berburu cuan atau keuntungan, pengurus sampai lupa diri. Izin operasional Unit Donor Darah (UDD) PMI Cabang Jember telah kedaluwarsa sejak 16 Juli 2025 lalu. Akibatnya stok darah terancam, karena pelayanan donor darah tidak dapat dilaksanakan sampai izin perpanjangan keluar.
Hal itu pasca diketahui beredarnya surat dari Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) yang ditandatangani Plt Kepala Dinkes Jember Akhmad Helmi Lukman tertanggal 16 Juli 2025.
Artinya, sejak tanggal tersebut UDD PMI Jember hanya diperbolehkan melakukan distribusi stok darah yang telah tersimpan sebelumnya, tanpa menerima donor darah baru di lokasi.
Kondisi ini sangat berbahaya bagi ratusan pasien di rumah sakit di Jember yang membutuhkan darah, khususnya yang kondisi darurat membutuhkan darah.
Ancaman krisis darah akibat kelalaian membuat pengamat pelayanan publik, Aep Ganda Permana geram. Kedunguan dan ketidakmampuan M Thamrin mengelola jalannya lembaga berdampak pada degradasi mutu pelayanan PMI Cabang Jember.
“Berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan yang menyebar di media sosial diketahui ijin operasional UDD PMI Cabang Jember Habis tanggal 16 Juli 2025 habis. Ini berarti sejak tanggal 16 Juli UDD PMI Cabang Jember tidak bisa mengadakan donor darah,” kata Aep Ganda Permana, Sabtu (19/7/2025).
Aep menilai situasi ini mencerminkan masalah serius dalam pengelolaan dan strategi operasional PMI Jember yang berimbas langsung pada ketersediaan darah l kebutuhan pasien di wilayah tersebut
“Harusnya sebelum ijin habis sudah diurus, informasi yang kami peroleh sampai Jumat tanggal 19 Juli 2025 ijin belum keluar. Ini kan sangat berbahaya,”ujar dengan nada marah.
Kepentingan perpanjangan izin operasional UDD yang memenuhi standar pelayanan dan keamanan donor darah penting agar donor darah dapat kembali berjalan dan memenuhi permintaan rumah sakit serta masyarakat.
“Saya baru sadar kegiatan donor darah di Alun-Alun pas Acara yang dihadiri Pak Bupati tidak jadi, berarti gara-gara ijin operasionalnya belum keluar,” ungkap pengacara senior di Jember ini.
Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai progres perizinan baru dari PMI Jember, sehingga menjaga stok darah yang ada menjadi satu-satunya langkah sementara.
“Sampai Jumat malam saya belum mendapatkan informasi ijin operasional UDD PMI Cabang Jember telah turun. Berarti kan stok minim karena sudah tiga hari tidak melaksanakan donor darah,” ucapnya.
Aep kemudian memberikan saran agar PMI Cabang Jember kembali menjadi lembaga profesional. “Saya rasa semua pihak harus bergerak jika ingin PMI Jember kembali menjadi lembaga profesional. Caranya? ya segera mengganti pimpinannya, ganti yang tidak punya syahwat untuk korupsi, dan visioner seperti Bupati Fawait,” tutupnya.
