JEMBER, Diksi.co.id -Peristiwa keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa PAUD TK di Jember pasca-mengonsumsi makanan dari dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) memantik reaksi keras dari berbagai pihak. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Garuda Jember, Rio Christiawan, angkat bicara dan memberikan sorotan tajam terkait insiden tersebut.
Rio menegaskan bahwa program MBG pada dasarnya merupakan inisiasi yang sangat positif dari Presiden Prabowo Subianto demi meningkatkan gizi dan mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Namun, ia memperingatkan bahwa program mulia ini sangat rawan terhadap tindakan sabotase oleh pihak-lukar yang tidak bertanggung jawab.
Program Presiden yang Baik, Namun Rawan Sabotase
Menurut Rio, program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis nasional yang berdampak besar bagi masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, ia menyayangkan jika implementasi di lapangan justru dinodai oleh kelalaian fatal.
“Program MBG dari Presiden Prabowo ini sangat baik untuk pemenuhan gizi dan tumbuh kembang tunas bangsa. Namun, karena ini program strategis nasional, keberadaannya menjadi sangat rawan disabotase oleh pihak-pihak tertentu yang ingin merusak citra program tersebut,” ujar Rio Christiawan dalam pernyataan resminya, Kamis siang (21/5/2026).
Ia menambahkan bahwa kesalahan utama dalam insiden di Jember ini bukan terletak pada sistem programnya, melainkan pada pihak pengelola dapur yang dinilai lalai dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) higienitas dan keamanan pangan.
Evaluasi Rekrutmen: Karyawan Harus Disumpah dan Siap Dipidana
Menyikapi celah keamanan dan kelalaian tersebut, DPC Partai Garuda Jember mendesak adanya perombakan total dalam proses rekrutmen pekerja atau karyawan di dapur MBG. Rio menilai faktor manusia (human error) atau bahkan unsur kesengajaan menjadi titik paling krusial yang harus dibenahi.
Rio mengusulkan langkah-langkah preventif dan sanksi tegas sebagai berikut:
1.Pengetatan Rekrutmen: Proses seleksi pekerja dapur MBG tidak boleh dilakukan secara asal-asalan dan wajib melalui screening yang ketat.
2.Pengambilan Sumpah dan Janji: Setiap karyawan yang diterima wajib diambil sumpah dan janjinya untuk setia pada tugas dan menjaga keselamatan anak-anak yang mengonsumsi makanan mereka.
3.Pernyataan Siap Diproses Hukum: Karyawan dan pengelola harus menandatangani pakta integritas yang menyatakan siap diproses secara hukum pidana jika di kemudian hari terjadi kasus keracunan atau pelanggaran fatal lainnya.
“Urusan perut anak-anak kita bukan hal main-main. Pengelola dan pekerja harus memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang mengikat,” ujarnya.
Tidak hanya itu pihak pengelola dapur menurut Rio wajib memberikan santunan bagi korban keracunan.” Satu lagi pengelola saat ini harus memberikan santunan bagi korban!,” tegasnya.
Desak Pemerintah Daerah Tutup Permanen Dapur Bermasalah
Lebih lanjut, Rio Christiawan meminta Pemerintah Kabupaten Jember tidak setengah hati dalam mengambil tindakan. Ia meminta semua pihak mendukung pemerintah daerah untuk bersikap tegas dan tanpa kompromi terhadap pengelola dapur MBG yang telah teledor hingga mengakibatkan siswa keracunan.
“Masyarakat harus mendorong dan mendukung Pemerintah daerah untuk tegas. Dapur yang bermasalah tersebut harus segera ditutup secara permanen. Tidak ada kata toleransi untuk keselamatan nyawa anak-anak kita. Selain penutupan, jika kemudian digantikan dengan SPPG yang baru pengelola dapur tersebut wajib melalui proses rekruitmen karyawan yang lebih lkompeten dan amanah,” pungkas Rio.
Kasus keracunan ini diharapkan menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan di Jember agar memperketat pengawasan berlapis pada program Makan Bergizi Gratis, demi memastikan cita-cita luhur peningkatan gizi anak bangsa tidak terhambat oleh kelalaian teknis di lapangan.
