Diksi.co.id, Jember- Pimpinan partai deklarator Muhammad Fawait saat Pilkada 2024 lalu menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Pemerintahan Bupati Muhammad Fawait (Gus Fawait) yang mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 786,57 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Kendati demikian, dukungan tersebut disertai catatan kritis terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tercatat saat pilkada lalu, ada 7 partai deklarator awal Muhammad Fawait untuk maju dalam Pilkada 2024 . Ketujuh partai tersebut antara lain Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Demokrat, Partai PSI, Parrai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). dan Hanura.
Dukungan ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Garuda Kabupaten Jember, Rio Christiawan, dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Muhammad Shalih atau akrab dipanggil Ra Shalih
ditemui di salah satu kafe di kawasan Jalan Sumatera.
Ketua DPC Partai Garuda selalu deklarator perdana, Rio Christiawan menjelaskan, visi besar Bupati Fawait dalam melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur dan layanan kesehatan seringkali jalan di tempat akibat lambannya birokrasi. Ia menilai, sejauh ini OPD di lingkungan Pemkab Jember masih lemah dalam menterjemahkan konsep dan kecepatan kerja kepala daerah.
”Saya rasa pimpinan partai deklarator awal Gus Fawait selalu mendukung langkah bupati. Selama ini kita melihat visi besar Bupati Muhammad Fawait untuk percepatan pembangunan Jember sudah sangat tepat. Namun, kami melihat mesin birokrasi di tingkat OPD masih gagap dan lemah dalam menerjemahkan konsep progresif tersebut. Akibat keterbatasan kreativitas dan lambannya eksekusi di level teknis, opsi pinjaman ke PT SMI menjadi instrumen penyelamat yang rasional agar pembangunan tidak jalan di tempat,” jelasnya Rio Christiawan, Minggu (9/8/2026).
Sementara itu menurut Ketua DPD Gelora Ra Shalih, kritik terhadap pinjaman daerah sah-sah saja, namun senada dengan pendapat Rio, publik harus melihat akar masalahnya: OPD seringkali gagal menterjemahkan kebutuhan riil masyarakat ke dalam program kerja yang taktis.
”Masyarakat tidak ingin tahu urusan rumit birokrasi; yang rakyat tahu adalah jalan di depan rumah mereka rusak dan layanan kesehatan harus prima. Ketika Bupati Fawait berani mengambil langkah berani berhutang secara terukur ke PT SMI demi kepentingan rakyat, kami memandangnya sebagai bentuk keberpihakan. Jangan sampai niat baik bupati dikhianati oleh inkompetensi OPD dalam mengeksekusi di lapangan,” cetus Shalih.
Ia menambahkan, pinjaman yang dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan rusak serta fasilitas kesehatan tersebut diyakini aman karena skema pengembaliannya telah diperhitungkan secara matang sebelum masa jabatan bupati berakhir. Kedua pimpinan partai tersebut juga berharap dana pinjaman ratusan miliar tersebut dapat dikawal penggunaannya secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran serta berkeadilan sehingga tidak meninggalkan beban di masa depan.
“Ada juga yang terpenting, yakni harapannya nanti yang mengerjakan pekerjaan adalah para rekanan lokal tentu harus melalui proses pengadaan yang benar, tidak melanggar aturan hukum, karena duit APBD harus tetap berputar di Jember, sehingga salah satu fungsi APBD sebagai daya ungkit ekonomi daerah turut pula tercapai” pungkas Shalih.(ary)
