Diksi.co.id Banyuwangi – Puluhan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi gelar aksi demonstrasi tolak pemangkasan anggaran tahun 2025 yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Senin (17/2/2025) siang.
Aksi mahasiswa yang digelar di simpan tiga DPRD Banyuwangi, diwarnai pembakaran ban mobil.
Dalam orasinya, para mahasiswa tersebut mengecam kebijakan efesiensi anggaran tahun 2025 yang menyasar sektor pendidikan. Bahkan kebijakan pemerintah pusat ini mendapat kritikan dari lapisan masyarakat.
“Kami meminta kepada pemerintah pusat agar mengevaluasi kembali kebijakan efesiensi anggaran ini,” ujarnya dalam orasinya.
Ketua BEM Untag Banyuwangi, Deni Oktaviano Pratama dalam orasinya mengatakan dunia pendidikan yang menjadi tombak pembangunan generasi penerus bukannya ditambah anggaranya justru juga ikut kena gunting.
Menurut Deni, pemangkasan anggaran pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah. Dengan pemangkasan anggaran pendidikan dan keterbatasan anggaran mampu mengurangi tenaga pengajar, terbatasnya fasilitas pendidikan dan tidak memadainya buku serta alat pembelajaran.
“Pemangkasan anggaran pendidikan ini, akan menyulitkan dunia pendidikan dalam menjalankan program beasiswa dan peningkatan kualitas pengajaran,” ujar Deni.
BEM Untag Banyuwangi menuntut agar pemerintah pusat fokus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia menjadi skala prioritas
“Kami menuntut kepada pemerintah, untuk memprioritaskan anggaran pendidikan, dan tidak ada pemangkasan. Sebab sudah sesuai dengan amanah UU No. 20 tahun 2003,” ucapnya.
Mahasiswa Untag Banyuwangi itu, tidak hanya mengkritik kebijakan pemerintah pusat. Tapi juga mendesak kepada pemerintah segera membentuk Satgas kasus kekerasan di institusi pendidikan, dan menolak kenaikan UKT dan biaya pendidikan akibat pemangkasan anggaran.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut kepada pemerintah untuk mensejahterakan tenaga honorer pendidik, seperti guru dan dosen agar ditingkatkan kesejahteraannya.
“Kami mendesak presiden Prabowo mengkaji kebijakan efesiensi anggaran yang sudah diberlakukan ini,” tegasnya.
Aksi BEM Untag Banyuwangi itu, kemudian ditemui oleh wakil ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto. Dalam sambutannya, Michael Edy mengaku apa yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut sangat masuk akal, dan pihaknya berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa ini ke pemerintah pusat.
“Tuntutan mahasiswa ini sangat masuk akal, agar anggaran pendidikan tidak dipangkas. Seharusnya ditambah, jangan dikurangi,” kata Michael Edy Hariyanto saat menemui mahasiswa yang menggelar aksi.
“Kalau anggaran lain boleh dipangkas, untuk anggaran pendidikan jangan ikut dipangkas dong,” tambahnya.
Selain itu, Michael menegaskan, sejak dahulu DPRD Banyuwangi selalu menyuarakan nasib guru honorer, agar gajinya diperhatikan, sehingga para guru honorer itu bisa mengajar dengan maksimal, untuk mencerdaskan anak bangsa.
“Aspirasi mahasiswa ini akan kami teruskan ke presiden. Sedangkan yang bisa diatasi ditingkat daerah, seperti masalah gaji guru honorer kami akan berbicara dengan bupati,” pungkasnya. (Len)
