Diksi.co.id, Banyuwangi | Kedudukan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Banyuwangi seolah lebih tinggi dari pada DPRD Kabupaten Banyuwangi. Betapa tidak pimpinan instansi tersebut beberapa kali mangkir saat diundang wakil rakyat.
Kejadian teranyar saat undangan rapat dengar pendapat atau hearing Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, bersama beberapa tokoh masyarakat, aktivis dan perwakilan Instansi Dinas Pendidikan Banyuwangi, Kamis (1/8/2024).
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Banyuwangi, Ahmad Jaenuri, kembali tidak hadir dalam agenda tersebut. Hearing digelar untuk menelusuri adanya dugaan praktik pungutan liar (PSM), penahanan ijazah, dan regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang carut marut di SMA/SMK Negeri di Banyuwangi,
Koordinator Sekretariat Bersama Rakyat Belambangan Bersatu (SRBB), Yahya Umar, menyayangkan ketidak hadiranya Ajmad Jaenuri, yang seharusnya dapat memberikan penjelasan terkait permasalahan pendidikan di tingkat SMA/SMK di Banyuwangi, yang terjadi saat ini.
“Kembali tidak hadirnya Ahmad Jaenuri dalam hearing, benar-benar sangat mengecewakan. Sebab ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendiskusikan tentang carut-marutnya pendidikan di SMA/SMK di Banyuwangi, tapi sayang lagi-lagi dia mangkir,” kata Yahya Umar dengan nada kesal.
Ucapan senada juga disampaikan penanggung jawab SRBB, Sugiarto. Menurutnya, betapa pentingnya keterlibatan kepala cabang dinas dalam acara seperti ini, agar dia bisa mendengar langsung keluhan dari masyarakat.
Selama ini pihaknya Sangat sulit untuk berkomunikasi dengan Jaenuri untuk membicarakan terkait kepentingan anak didik dan pendidikan setingkat SMA/SMK yang adai di wilayah Banyuwangi
“Kami berharap DPRD Kabupaten Banyuwangi segera membuat rekomendasi agar Ahmad Jaenuri dicopot dari jabatannya,” ujar Sugiarto.
Sementara itu, aktivis senior yang tergabung dalam Pemerhati Pendidikan Anak Bangsa (PPAB) Ahmad Munir, yang juga hadir pada acara tersebut juga menyampaikan rasa kekecewaannya.
“Sudah berkali-kali dihubungi, namun Jaenuri sangat susah untuk di temui. Saya berharap, agar yang bersangkutan bisa segera dibuang dari Banyuwangi karena merusak sistem pendidikan di sini,” tandas Ahmad Munir.
Sikap kesal dan kecewa pun juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Ruliyono, S.H., yang turut mendampingi pimpinan sidang, H. Khusnan Abadi.
Ruliyono mengungkapkan, bahwa ketidak hadiran Jaenuri dalam forum-forum penting seperti ini sudah sering terjadi. Sehingga hal ini sangat meragukan komitmen Jaenuri terhadap aktifitas pendidikan di Banyuwangi.
“Dengan tegas kami sampaikan bahwa kami sangat kecewa, karena sudah berkali-kali diundang, tetapi orang yang satu ini selalu berhalangan hadir dan berdalih membuat alasan untuk tidak hadir,” tegas Ruliyono.
“Kami berharap ada tindakan tegas kepada Jaenuri yang sudah berperilaku buruk dan terkesan meremehkan warga Banyuwangi,” imbuhnya.
Dari pantauan Diksi.co.id, akhirnya seluruh peserta rapat sepakat untuk segera membuat rekomendasi kepada DPRD Provinsi Jawa Timur, agar Ahmad Jaenuri diganti atau dicopot dari jabatannya, sebelum gelar rapat hearing di tutup.
Keputusan ini diharapkan agar dapat membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan di Banyuwangi yang lebih baik dan transparan. (Kur).
