Namun demikian menurut Anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo, yang dibutuhkan saat ini untuk menangani kasus tengkes atau stunting bukan dengan merasionalisasi anggaran.
Anggaran dari APBD yang bisa dimanfaatkan sudah cukup besar.
“Saya rasa tidak perlu rasionalisasi, tapi harus ada upaya yang betul menyentuh sasaran,” kata Ardi ,Sabtu (4/2/2023).
Selama ini menurut legislator dari Partai Gerindra ini, pemerintah daerah melalu Dinas terkait selama ini hanya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Para rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Jember dengan beberapa mitra kerjanya salah satunya Dinas Kesehatan Pemkab Jember terungkap ada lebih dari 130 ribu keluarga masih BAB tidak di jamban.
“Rata-rata mereka sekedar edukasi-edukasi saja tapi tidak ada yang betul-betul pengentasan itu sendiri,” tuturnya.
Terlebih jika dikaitkan dengan metodologi yang digunakan untuk penanganan stunting antara Dinas Kesehatan dengan Kemenkes, Ardi menilai belum sama.
“Metodologinya harus sama, jangan sampai metodologinya tidak sama. Ini yang saya rasa tidak tepat,” ucapnya.
Ardi juga menilai perlunya peningkatan kapasitas kader-kader Posyandu yang berada di lapangan agar memahami apa itu stunting hingga metodologi penentuan seorang balita dapat dinyatakan menderita tengkes atau tidak.
“Makanya yang masyarakat tunggu adalah aksi pihak eksekutif sehingga Jember bisa terbebas dari anak stunting,” tandanya.(rc)
