Diksi.co.id, Jember | Aksi unjuk rasa kembali terjadi di Jember. Sejumlah anggota Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember melakukan aksi unjuk rasa di depan Pendopo Wahyawibawagraha Pemkab Jember, pada Rabu siang (1/3/2023). Merek menuntut pemerintah tolak upah murah.
Sebagai informasi unjuk rasa telah terjadi 3 hari berturut pasca peringatan dua tahun pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan Wabup MB Firjaun Barlaman. Pertama aksi 272 yang dipimpin aktifis anti korupsi Kustiono Musri, Senin (27/2/2023) dan elemen mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Jember Selasa (28/2/2023).
Menariknya saat anggota Sarbumusi berunjuk rasa, Bupati Hendy Siswanto langsung menemui lmassa aksi. Hendy tampil diatas mobil komando aksi.
Padahal pada dua aksi sebelumnya Hendy tidak terlihat menemui massa.
Salah satu materi yang disampaikan massa, terkait upah buruh Perusahaan Daerah Perkebunan atau PDP Karyawan.
Sebelumnya massa aksi, telah menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Perusahaan Daerah Perkebuanan Kahyangan Jember, di Jalan Gajah Mada Nomor, Kecamatan Kaliwates. Saat aksi disana massa diterima oleh seluruh jajaran direksi PDP.
Sarbumusi meminta manajemen PDP Kahyanangan membayar buruhnya sesuai Upak Minimal Kabupaten atau UMK Jember.
Ketua DPC Sarbumusi Umar Faruk, menjelaskan bahwa aksi buruh itu dilaksanakan untuk memperjuangkan nasib buruh. Mereka berpijak pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/KPTS/013/20202, yang telah ditetapkan per tanggal 7 Desember 2022, dan berlaku sejak 1 Januari 2023, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember sebesar Rp. 2.555.662 per bulan, atau setara dengan Rp 102.266 per hari.
“Atas pertimbangan tersebut, maka kami buruh PDP Kahyangan, yang sudah dalam kurun waktu cukup lama, harus menerima dengan upah buruh rendah. Maka kami menuntut agar PDP memberlakukan buruh sesuai dengan ketentuan,” jelasnya, saat dikonfirmasi media melalui ponselnya.
Lebih lanjut, Umar Faruk mengatakan Sarbumusi memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan nasib buruh. Terlebih, PDP Kahyangan, memliki potensi yang cukup. Mengelola 3800,6039 Hektar, dengan lebih dari 1500 pekerja.
“Karenanya,kami nyatakan stop segala bentuk perbudakan buruh di negeri sendiri,” tandasnya.
Lanjut ke halaman berikutnya —>
