Diksi.co.id, Bondowoso | Pemecatan Ahmadi sebagai pengurus harian DPC PPP Kabupaten Bondowoso karena diduga terlibat praktik jual beli jabatan bisa menjadi ancaman bagi PPP.
Namun disi lain pemecatan Ahmadi mendapatkan apresiasi publik.
Namun demikian Ahmadi bisa melakukan serangan balik dan membongkar rentetan peristiwa dugaan jual beli jabatan yang selama ini santer dibicarakan banyak orang.
Apalagi pemecatan itu menurut Ahmadi kepada sejumlah media terlalu prematur.
“Pemecatan Ahmadi ini memang terlalu prematur karena dia masih belum terbukti melakukan tindakan sebagaimana anggapan banyak orang. Karena itu, Ahmadi nanti bisa menjadi ancaman tersendiri bagi PPP.
Ia bisa membuka jahitan yang selama ini tertutup rapat. Ia tentu tahu banyak dan banyak tahu seluk beluk rentetan peristiwa yang selama ini dicurigai oleh masyarakat,” ujar Subhan Ali, pengamat kebijakan publik.
Subhan mengharapkan agar Ahmadi segera melakukan langkah langkah pendek dan melakukan perlawanan atas pemecatan itu, sebab jika ia diam maka anggapan masyarakat akan semakin menguatkan bahwa Ahmadi memang terlibat dalam kasus tersebut.
“Saya kira perlu Ahmadi melakukan sedikit perlawanan atas pemecatan itu. Sebab secara hukum ia memang belum terbukti terlibat, tetapi kalau ia diam maka nama baiknya dan keluarganya tercoreng, ” kata Subhan.
Sebagaimana diketahui pengurus DPC PPP memecahkan Ahmadi sebagai pengurus harian partai PPP karena ada indikasi terlibat dalam kasus jual beli jabatan. Selain itu Ahmadi dinilai melanggar etika partai.
Dalam rilisnya, PPP melalui sekretaris PPP Sahlawi menjelaskan bahwa PPP berkomitmen mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
PPP tidak mentolerir siapapun yang melakukan tindakan promosi jabatan atau mutasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah Bondowoso dengan memakai imbalan uang dengan alasan apapun.
“Sehubungan dengan Saudara Ahmadi selaku pengurus DPC PPP telah disebut dalam pemberitaan media mencoba melakukan jual beli jabatan disertai dengan adanya bukti transfer dan lainnya maka PPP mengadakan rapat dan memutuskan memecat Ahmadi,” kata Sahlawi.
Adapun dasar acuan pemberhentian didasarkan pada AD ART ppp pasal 11 ayat 1 dan 6.Selanjutnya pemberhentian yang bersangkutan diusulkan oleh DPC PPP Bondowoso kepada DPW PPP Jatim.
