Oleh: Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H.,C.Med *)
Angin segar demokratisasi dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023, politikus boleh ‘berkunjung’ ke kampus. Tentu saja untuk kepentingan kampanye. Bukan selfi di pelataran reformasi. Kampanye masuk kampus patut diapresiasi. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan sebagai batu uji para politikus. Menguji narasi atas landasan argumentasi. Mengeksplorasi kemampuan kognitif logis. Mengukur komitmen visi misi. Semua dilakukan di hadapan mahasiswa sebagai elit non strategis.
Selama ini politikus jauh dari upaya memberikan pendidikan politik cerdas dan menyehatkan. Potret politikus identik dengan aksi membagi uang dan sembako. Mengumbar janji usang yang gampang dilupakan. Mempromosikan afinitas primordial yang memancing rakyat terbelah fatal. Mencari kredit dengan cara mendiskreditkan. Bahkan mengkreasi jargon yang acapkali menjadi lelucon.
Dari sisi mahasiswa, kampanye pemilu masuk kampus juga menjadi wahana deteksi. Mendeteksi, apakah mahasiswa memiliki keinginan menjadi pemilih cerdas ? Betulkah mahasiswa merindukan masa depan lebih baik ? Masihkah mahasiswa mengharapkan pemimpin dan wakil rakyat yang kapabel ? Benarkah idealisme mahasiswa tetap otentik? Ragam pertanyaan tersebut menjadi pemantik hipotesa guna mengevaluasi komitmen historis mahasiswa sebagai rahim reformasi.
Saat ini penyelenggara pemilu tengah menindaklanjuti putusan MK itu dalam bentuk regulasi. Dengar pendapat sana sini menggali kontribusi. Portal kampus dibuka untuk politikus sepanjang mendapatkan ijin dari penanggungjawab tempat. Kehadiran disyaratkan tanpa atribut kampanye. Demikian esensi putusan MK yang telah memiliki kekuatan mengikat. Putusan MK adalah norma baru. Berlaku secara imperatif. Memposisikan otoritas kampus sebagai penentu. Melarang atau mengijinkan.
Isu strategisnya, bukan soal administrasi. Kesiapan mahasiswa jauh lebih penting dan mendasar. Mahasiswa adalah komunitas mayoritas pemilih. Selama ini diposisikan sebagai penggembira, bukan penentu alur pesta. Keberadaannya sangat strategis. Partisipasinya mempengaruhi index demokrasi. Jangan sampai dan berharap tidak terjadi, ketika kampus menggelar altar kampanye pemilu, justru mahasiswa membisu. Apatis miskin daya kritis.
Hingga kini belum ada respon berarti dari mahasiswa. Tidak tahu, apa musababnya. Namun dengan gagasan politikus masuk kampus, paling tidak, dapat mengembalikan marwah pendidikan tinggi. Pada saatnya, mahasiswa akan bertanya kepada para politikus melalui pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan prinsipal. Bertanya merupakan usaha intelektual. Merangsang pikiran, menggugah keterlibatan intelektual, mendobrak wawasan, membangun keberanian, mengundang kepekaan terhadap problematika dan menajamkan daya kritis. Mahasiswa merupakan pemilih berkarakter. Berkomunitas di lingkungan yang homogen. Terpelajar. Rasionalitas lebih mengedepan. Secara historis, memang tidak bisa dipungkiri keterlibatan peran mahasiswa dalam menentukan realitas politik di negeri ini. Itu dulu. Lantas bagaimana kini ?
Mahasiswa adalah Generasi Z (Gen Z). Gen Z merupakan generasi yang lahir antara 1995 – 2010. Orang menyebut dengan istilah iGeneration atau generasi internet. Mahasiswa dengan stereo typenya sebagai Gen Z merupakan agen perubahan. Gen Z itu generasi unik. Memiliki potensi luar biasa. Di Indonesia, Gen Z lahir di periode krisis ekonomi yang berat. Menyuguhkan tantangan tersendiri bagi para orang tua untuk membesarkan. Hidup dan berkehidupan di masa sulit. Kecemasan yang dialami orang tua, tanpa disadari, turut berpengaruh terhadap pembentukan karakter Gen Z.
Tumbuh di era resesi, membuat Gen Z diberikan perlindungan lebih. Tidak heran jika Gen Z mudah merasa cemas bila keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Dalam perkembangannya di usia pra dewasa dengan status mahasiswa, Gen Z memiliki karakteristik khusus. Sifatnya kontradiksi dengan sensitifitas diri sebagai mahasiswa. Tidak fokus terhadap satu hal. Cenderung individualistis dan egosentris. Prakmatis. Apriori dan tidak akomodatif.
Kenyataan demikian ditopang dengan Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka merupakan program persiapan karier komprehensif demi penyelarasan wawasan, keterampilan, dan relevansi generasi muda bagi dunia industri masa depan. Kampus Merdeka merupakan respons Pemerintah agar generasi muda yang berkesempatan menjalani pendidikan tinggi memiliki nilai guna dan ketrampilan relevan bagi dunia industri. Konsep semacam ini potensi membangun orientasi finansial ansich. Mengubur integritas dan menenggelamkan komitmen kesadaran berbangsa.
Kampanye merupakan suatu proses kegiatan komunikasi. Dilakukan oleh individu atau kelompok secara terlembaga. Bertujuan menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Secara normatif, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Digelar untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program dan / atau citra diri peserta pemilu. Demikian rumusan UU No.17 tentang Pemilu – Pasal 1 angka (35). Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Kampanye di lembaga pendidikan tinggi tentu beda. Tidak memposisikan mahasiswa sebagai pendengar yang budiman. Mahasiswa bukan kerumunan untuk tepuk tangan. Mahasiswa dituntut untuk uji dialektik terhadap gagasan politikus. Ada saling bantah dan pertentangan pemikiran. Dengan demikian tidak semua politikus bisa serta merta berani kampanye masuk kampus. Berpikir sekian kali jika aspek kognitif mereka pas-pasan. Memaksakan diri, berarti bunuh diri karena kampus bukan tempat selfi politikus. Politikus bisa terjerembab. Digilas daya nalar mahasiswa. Masalahnya, masihkah kampus on the track untuk membangun daya nalar ?
*) Kolumnis, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dewan Pakar MD KAHMI Jember
