Diksi.co.id, Jember | Kesuksesan sebuah pemerintahan di suatu daerah tidak lepas dari sebuah matangnya perencanaan program pembangunan. Perencanaan tersebut harus disepakati dan dilakukan dengan baik.
Hal tersebut dikatakan oleh mantan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ir Nanang Handono Prasetyo MT IPU, saat ditanya bagaimana penilaiannya terhadap pembangunan di Jember selama 10 tahun terakhir.
“Saya ini ke Jember setahun sekali jadi tidak relevan kalau disuruh menilai pembangunan di Kabupaten Jember,” katanya.
Namun kata Nanang, panggilan arek Jember kelahiran 1962 ini kunci sukses pembangunan di daerah ada pada perencanaan yang dibuat oleh jajaran pemerintahan daerah tersebut.
“Saya melihat pemerintahan daerah atau tata pemerintahan daerah itu ketika suatu perencanaan lima tahun atau perencanaan tahunan itu disepakati, dilakukan dengan cermat maka pembangunan di daerah tersebut akan optimal,” katanya saat di temui di kawasan Kaliwates, Jumat akhir pekan lalu (17/3/2023).
Pria yang semasa kecilnya tinggal di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Jember ini menegaskan tidak hanya mematangkan perencanaan namun setiap pemerintahan daerah harus konsisten melaksanakan perencanaan yang telah disusun.
“Kenapa saya katakan konsisten karena ketika kita menyusun tentunya sudah berkoordinasi dengan beberapa unsur. Bukan hanya pemerintah daerah tapi juga dengan menggunakan konsultan,atau dengan Bapeda nya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),” katanya.
“Ketika itu sudah di dok ditambahi dengan Bissmillah maka dalam pelaksanaannya itu hukumnya wajib, konsisten untuk dilaksanakan,” tambahnya.
Namun demikian seringkali saat pelaksanaan muncul penyimpangan-penyimpangan (di luar apa yang telah direncanakan). Penyimpangan tersebut muncul karena dipicu oleh beberapa permasalahan diantaranya terkait tidak adanya anggaran.
“Beberapa faktor yang mempengaruhi penyimpangan adalah yang klasik pasti adalah dana tidak ada, dana kurang dan sebagainya,” katanya.
Permasalahan yang muncul saat pelaksanaan dapat diretas dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan jenjang pemerintahan diatasnya.
“Misalnya dengan pemerintahan propinsi, atau pemerintah pusat. Sektor apa yang dianggap menemui kesulitan maka tentunya akan mendapatkan asistensi baik itu dari propinsi maupun pusat agar program yang telah dilakukan itu sesuai dengan target,” jelasnya.
Nanang yang pernah terlibat dalam pembangunan sisi jembatan Kali Jompo pasca robohnya ruko tersebut pada awal Maret 2020 kemudian menjelaskan setiap daerah harus memiliki Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Betul (Perda RTRW dan RDTR) harus diselesaikan itu.Kita tidak bisa melaksanakan apapun tanpa berpijak pada ketentuan (aturan) dan yang kedua adalah perencanaan yang cermat dan matang,” pungkas pria yang menjadi ASN selama 38 tahun itu.(rc)
