Diksi.co.id Banyuwangi | Pemdes Rejoagung Kecamatan Srono diduya melakukan penyimpangan penyaluran dana Bantuan Sosial (Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Langsung Tunai (BPNT).
Dugaan muncul karena KPM BLT dan BPNT diwajibkan membeli beras kemasan di kantor desa. Kuat dugaan Pemdes Rejoagung mencari untung dari penjualan beras tersebut.
Padahal berdasarkan surat edaran dari PT POS sebagai lembaga penyalur Bansos setiap KPM bisa membelanjakan sesuai kebutuhan di toko yang dikehendaki oleh KPM.
Berdasarakan data, di Desa Rejoagung, ada 907 KPM. Mereka mendapatkan Bansos BLT maupun BPNT.
Setiap KPM BLT akan menerima tiga tahap, yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret. Setiap tahap KPM akan mendapat bantuan uang total sebesar Rp 900 ribu. Bantuan ini cair 3 tahap dengan pencairan setiap tahap Rp 300 ribu.
Salah seorang warga penerima berinisial NT menceritakan, dirinya tidak mendapatkan uang bantuan secara utuh. Sebagian uang telah dirupakan beras seberat 35 Kg.
“Pada Kamis (16/3/2023) lalu, saya mendapat bantuan BLT untuk tiga bulan. Setiap bulannya saya mendapat bantuan sebesar Rp 300 ribu. Seharusnya saya mendapat Rp 900 ribu. Tapi oleh desa saya hanya diberi Rp 500 ribu ditambah beras sebanyak 35 kilogram,” ujar NT kepada Diksi.co.id, Kamis (5/4/2023).
Begitu juga untuk KPM BPNT pertahapnya mendapat bantuan Rp 200 ribu.
Pada pencairan bulan Maret 2023 lalu cair tiga tahap sebesar Rp 600 ribu. Namun oleh desa Rejoagung KPM hanya menerima Rp 250 ribu dan beras sebanyak 25 kilogram.
“Saya hanya menerima uang Rp 250 ribu dan beras sebanyak 25 kilogram. Karena saya butuh uang, beras itu saya jual ke pasar, oleh pedagang hanya dihargai Rp 9 ribu perkilonya,” beber YI salah seorang penerima BPNT.
Lanjut ke halaman berikutnya —>
