Diksi.co.id, Jember | Ratusan buruh dari Serikat Buruh Muda (SBMB), Paguyuban Insan Transportasi (Pintar), FKPAK, menggelar unjuk rasa atau demonstrasi.
Demonstrasi dilakukan di tiga lokasi, yakni kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker),Pendopo Bupati Jember, Wahyawibagraha dan DPRD Jember, Senin (8/5/2023).
Aksi unjuk rasa berjalan panas. Bahkan buruh sempat menerjang kawat berduri dan gerbang pendopo Kabupaten Jember. Sempat pula, terjadi aksi saling dorong di pagar pintu masuk antara demonstran dengan Satpol PP dan Polisi.
Pemicunya ratusan buruh tidak ditemui Bupati Hendy Siswanto.
Koordinator aksi Dwi Agus Budiyanto kepada wartawan mengatakan, pihaknya kecewa setiap kali berunjuk rasa tidak pernah ditemui Bupati sehingga apa yang disuarakan para buruh tidak pernah tersampaikan langsung.
“Kami sampai hafal setiap demo pasti tidak ditemui. Ini bentuk kekecewaan kami sehingga terpaksa menerobos masuk ke pendopo,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam orasinya di depan pendopo, Dwi Agus meminta Bupati Hendy Siswanto turun ke PDP Kahyangan untuk melakukan evaluasi. Menurutnya, di bawah kepemimpinan tiga direksi saat ini, kondisi perusahaan daerah tersebut tidak baik-baik saja.
“Tahukah anda, direktur yang diangkat Bupati tidak bisa membawa kesejahteraan karyawan. Pengangkatan ini sangat dipaksakan. Ingat PDP Kahyangan yang semarang jadi Perumda itu milik rakyat Jember,” teriaknya di atas truk orasi.
Dwi Agus menyatakan, pengangkatan ketiga direksi cacat prosedur dan bukan bidangnya dalam perkebunan akibatnya tidak bisa membawa perkembangan yang baik bagi perusahaan.
“Dari awal Dirut sudah bilang soal perkebunan dirinya tidak paham. Lah, kalau begini bagaimana bisa mengangkat perkebunan. Mantan Nakhoda kapal kok mau mimpin kebun,” ungkap Dwi.
“Ribuan buruh di PDP terkatung-katung karena menerima upah hanya 80 persen itu pun yang diberlakukan adalah UMK tahun 2018,” imbuhnya.
Pemicunya ratusan buruh tidak ditemui Bupati Hendy Siswanto. Senin (8/5/2023).(diksi.co.id/rc)
Lebih lanjut Dwi mengingatkan, sesuai pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Bupati Hendy dengan direksi seharusnya Pemkab Jember melakukan evaluasi terhadap direksi karena tidak membawa perubahan untuk PDP Kahyangan.
“Ingat ada pakta integritas yang sudah ditandatangani, jika dalam setahun tidak ada perubahan akan dilakukan evaluasi. Faktanya, setelah lebih 2 tahun tidak ada evaluasi terhadap ketiganya. Ini bukti pemerintah tidak serius mengembangkan perusahaan yang adalah milik rakyat Jember,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Satpol PP Pemkab Jember Edy Budi Susilo saat dikonfirmasi menyampaikan, Pemkab Jember sebenarnya tidak tutup mata atas dinamika yang terjadi terhadap buruh. Semua perkembangan selalu termonitor dan dibahas oleh Pemkab untuk mencari jalan keluar.
Usai kedatangan demonstran hari ini, Edy mengatakan Pemkab menyambut baik para buruh menyampaikan aspirasinya karena sejatinya memang dilindungi oleh undang-undang.
“Silahkan (unjuk rasa), kami mengikuti saja karena ini hak konstitusi. Apa apa yang menjadi tuntutan para buruh akan kami sampaikan kepada Pak Bupati,” pungkasnya.(vin)
