Diksi.co.id, Situbondo | Tuntaskan kasus sertifikat hak milik (SHM) atas tanah pada kawasan hutan negara yang tak kunjung selesai, Kejaksaan Negeri, Perhutani dan Badan Pertanahan Nasional Situbondo melakukan Pemeriksaan Setempat (PS)
Sebelumnya juga telah dilakukan PS pertama pada tahun 2021, dan yang kedua Selasa (28/2/23) oleh Kejaksaan negeri Situbondo pada beberapa titik lokasi sengketa dikawasan hutan petak 6E dan 6G RPH Sumbermalang BKPH Besuki.
Pada PS-2 ini Kejaksaan Negeri Situbondo, melibatkan beberapa instansi terkait yaitu, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XI Jogjakarta, Departemen Perencanaan Perum Perhutani Divre Jawa Timur, Badan Pertanahan (BPN) Situbondo dan Pemerintahan Desa Alas Tengah Kec. Sbr Malang, yang disaksikan oleh Muspika setempat
Kepala seksi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) kejaksaan negeri Situbondo Alfiah Yustiningrum mengatakan PS dilakukan untuk melengkapi data.
“Pemeriksaan lokasi kali ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan sebelumnya, hal ini untuk melengkapi data awal yg sudah diperoleh kejaksaan guna proses hukum lebih lanjut,” katanya.
Dikatakannya pula bahwa untuk pemeriksaan kali ini tim yang dipandunya mengambil 26 titik lokasi yang sudah direncanakan, dan khusus PS hari ini kita langsung melibatkan pihak BPKH XI Jogja yang paling berkompeten terkait dengan penentuan batas kawasan hutan milik negara.
“Dari 26 Titik lokasi periksa dan berdasarkan penjelasan dari petugas BPKH XI Jogja dapat diketahui bahwa seluruhnya masuk dalam kawasan hutan wilayah RPH Sumbermalang BKPH Besuki KPH Bondowoso,” ungkap Alfiah
Ditempat terpisah Andi Adrian Hidayat Administratur Perhutani KPH Bondowoso melalui sambungan selularnya saat dikonfirmasi menjelaskan menyerahkan semua proses hukum kepada pihak kejaksaan.
“Kami dari Perhutani KPH Bondowoso menyambut baik kegiatan pemeriksaan setempat hari ini, karena sejak dari awal semua permasalahan sudah kita serahkan sepenuhnya pada pihak kejaksaan,” katanya.
Andi berharap konflik ini segera berakhir dan masyarakat mendapatkan kepastian terkait status tanah yg mereka gunakan selama ini.
Selanjutnya Andi menjamin bahwa akses pemanfaatan kawasan hutan untuk menopang kehidupan masyarakat sekitar tetap akan diberikan, apabila mereka bersedia mengakui dan menerima bahwa lahan yang mereka gunakan adalah tanah negara berupa kawasan hutan.
“Tentunya pemanfaatan selanjutnya dengan pola agroforestry yang benar dan didasarkan Perjanjian Kerjasama yangg saling menguntungkan,” harap orang nomor satu di Perhutani KPH Bondowoso.(Ris)
