Oleh : Martin Rachmanto *)
Kontraktor itu profesi. Mudah diucapkan. Imaginatif. Acapkali mengundang decak kagum orang. Siapapun yang mendengar kata ‘kontraktor’, tersirat gambaran sumber daya profesional. Bekerja dengan gambar dan hitungan. Berlatar belakang luasnya lahan. Tiap sudut dipenuhi material bangunan dan kendaraan berat berjajar. Lengkap dengan lalu lalang orang berseragam berikut pelindung kepala sebagai pengaman.
Kontraktor memang elitis. Identik sebagai pemenang tender. Prestisius dan sangat…wah. Bergelimang laba dan kaya. Harta serba mewah. Rumah, mobil, komunitas hingga akses sungguh luar biasa. Problemnya, apakah yang kasat mata pada diri kontraktor mencerminkan realitas yang sesungguhnya ?
Makna kontraktor adalah pihak yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan konstruksi. Dalam relasi kontraktual, didalamnya terdapat Pemberi Proyek (Pemerintah), dan pihak lain yang turut serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Meskipun untuk mendapatkannya melalui tender, tetapi tidak berarti steril dari kolusi.
Komitment fee atau gratifikasi kepada para oknum pejabat dan oknum aparat penegak hukum (APH) merupakan momok penderitaan yang tak bisa dihilangkan hingga saat ini. Bukan rahasia, prosentase 10 % hingga 20 % yang wajib disetorkan ke meja para oknum. Ada semacam komitmen yang tak gampang ditiadakan. Membelenggu.
Belenggu ini terus tumbuh dan berkembang dengan beragam varian. Bahkan melibatkan anggota dewan. Melembaga sehingga menjadi salah sumber pendapatan. sebagai wujud pelayanan kepada konstituen.
Keberadaan sederet aturan undang undang anti korupsi, dan dibangunya lembaga antibodi komisi pemberantasan korupsi (KPK) tak membuat para oknum itu undur diri. Justru sebaliknya, para kontraktor terancam takan mendapatkan ploting proyek konstruksi jika mereka tak mampu memenuhi komitment fee. Ngeri. Tapi inilah fakta yang tersaji.
Memilih mentaati menyerahkan komitme fee, atau harakiri menjadi pilihan yang sulit untuk dibagi. Gratifikasi tak bisa dijadikan bukti, sebab para oknum itu selalu meminta pencairan anggaran dalam bentuk fresh money agar tak bisa dijadikan alat bukti.
Meja kursi kantor ruangan para oknum pejabat, dan oknum APHpun sunyi. Tak berani melaporkan, karena pasti resikonya “mati”. Lantas siapa yang basah dalam perkara ini ? Kontraktor apa para oknum penerima komitmen fee ?
Sumpah jabatan, janji suci para oknum berdasi tak lebih sebagai bagian dari prosesi agar diaggap bersih. Salah satu bukti beberapa waktu ini, Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso masih menjalani pemeriksaan penyidik KPK hingga kini pada kasus dugaan gratifikasi. Lagi-lagi dalam relasi kontraktual dengan kontraktor.
Kontraktor tak ubahnya sapi perahan. Dieksploitasi yang diperas hingga mati. Pada pelaksanan pekerjaan selalu diamati, diintai hingga dicari kesalahan spesifikasi teknis yang dituding dicuri. Namun disisi lain kontraktor tetap harus menyetorkan upeti.
Apalagi jika kontraktor mengambil kontrak proyek jenis metode lump sum. Kontrak yang dimaknai sekali bayar pada satu proyek secara keseluruhan tersebut sampai saat ini masih menjadi sala satu pilihan penyedia proyek.
Padahal, bisa dipastikan kontrak lump sum cenderung “merugikan” kontraktor. Disebakan jumlah anggaran biaya yang disetujui pejabat pembuat komitmen kerap kali tidak linier dengan volume item kerja yang dilapangan. Menjebak.
Tetapi mau bagaimana lagi. Posisi pelik yang tak bisa dihindari. Bagi kontraktor mengakui diri sebagai pencuri adalah pilihan terbaik, daripada tak mampu memenuhi kebutuhan makan anak, istri dan memenuhi upeti para “mucikari dunia konstruksi”. Profesi kontraktor memang ngeri-ngeri sedap. Jauh panggang dari gerakan anti korupsi. Kendati demikian, Tapal Kuda harus bersih dari korupsi agar lapas tidak sarat dengan maling sapi dan para begal kelas teri.
*) Wakil Ketua BPC Gapensi Kabupaten Jember
