“Terhadap pekerjaan yang bernilai kecil sekalipun, seperti urusan penjualan air minum dalam kemasan, ternyata juga digarap oleh perusahaan milik keluarganya bermerk AL-Qodiri,” kata Kustiono.
“Padahal, Pemkab sendiri memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang juga memproduksi air minum dalam kemasan dengan merk Hazora.
Terbukti, kami mendapati adanya air minum dalam kemasan berlabelkan Rumah Sakit Daerah dr.Soebandi yang diproduksi oleh PT.Tujuh Impian Bersama alias Seven Dream perusahaan milik Hendy Siswantondan diperdagangkan di kompleks Rumah Sakit Soebandi,” ungkapnya.
Bukti lain Hendy menurut Kustiono hanya menguntungkan kroninya, dua orang keponakannya yang bukan ASN, jadi ajudan pribadi Bupati.
Kemudian seorang keponakan dan menantunya dimasukkan dalam Tim Ahli padahal tidak jelas kompetensinya.
Ada pula seorang keponakannya tiba-tiba ditunjuk menjadi Kepala Bagian atau Kabag Protokoler Pemkab Jember, padahal secara kepangkatan belum memenuhi syarat.
Untuk mengamankan posisinya secara politis, Hendy menurut massa sengaja memasang anggota keluarganya menjadi bacaleg di beberapa partai besar.
“Memasang keluarga sebagai Calon anggota DPR memang tak melanggar aturan. Tetapi, dari sisi etika, maka jangan salahkan kalau kemudian publik Jember akan dengan mudah menilai Bupati dan keluarganya menggunakan jurus Aji Mumpung,” kata Kustiono.
Persoalan kemiskinan akut juga belum mampu diselesaikan oleh pemerintahan Bupati Hendy.
Tercatat sebanyak 257,09 ribu penduduk yang termasuk sebagai penduduk miskin di Kabupaten Jember.
Data Kementerian Kesehatan dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menyebutkan Kabupaten Jember menempati urutan pertama di Jawa Timur dalam prevalensi balita stunting yakni 34,9 persen.
“Semua masih ingat, dulu saat kampanye sebagai calon Bupati, Hendy sengaja berani memasang baliho besar tentang data BPS yang menyatakan Jember Kabupaten Termiskin se Jatim,” ungkapnya
“Dua tahun kepemimpinannya, Jember masih saja menjadi daerah termiskin di Jawa Timur, sambungnya.
Ironisnya, ditengah kemiskinan yang masih menghantui masyarakat Jember, Hendy dan keluarganya, justru sering mempertontonkan gaya hidup Hedon penuh kemewahan.
“Seringkali mereka berpesta bak pestanya para selebritis dan kaum hedonis, Seolah mereka lupa, bahwa seperempat juta warganya masih hidup dalam kemiskinan,” katanya.
Persoalan lain seperti dugaan penggelapan pajak bumi bangunan (PBB) di Desa Wringin Agung dan Desa Klatakan.
Terkait perburuhan yang dialami oleh buruh kebun PDP Kahyangan, perusahaan retail maupun di pabrik kayu Muroco.
Sikap bupati dianggap tidak memperjuangkan nasib ribuan buruh di Jember. Bahkan faktanya, Hendy tidak berani menegur apalagi menjatuhkan sanksi pada perusahaan nakal yang tidak memberikan upah sesuai aturan UMK. Hal tersebut, bisa jadi karena di perusahaan milik keluarga Bupati sendiri ternyata juga mengupah buruhnya dengan upah masih dibawah UMK.
Lanjut ke halaman berikutnya —>
