Diksi.co.id, Banyuwangi | APBD 2025 diproyeksikan turun drastis hingga 31 persen.Hal ini terungkap saat DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025, bersama eksekutif yakni Bupati Banyuwangi, Senin (22/07/2024).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliono, dan diikuti anggota dewan dari lintas fraksi. Juga hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Banyuwangi H. Sugirah, Sekda Mujiono, Asisten Bupati, sejumlah Kepala SKPD, Camat serta Lurah.
Bupati Ipuk Fiestiandani dalam nota pengantarnya menyampaikan APBD tahun 2025, yang disusun pada masa transisi dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya.
Menurutnya, kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi fondasi kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera. berbagai tantangan dan hambatan akan terus dihadapi dalam mencapai cita-cita tersebut.
“Tantangan dan hambatan pembangunan dapat bersifat struktural yang membutuhkan kebijakan jangka menengah-panjang yang konsisten seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),” kata Bupati Ipuk dihadapan rapat paripurna.
“Resiko dan tantangan ke depan, terutama dari sisi eksternal, perlu terus diwaspadai,” lanjutnya.
Potensi resiko lainnya yang terus diwaspadai seperti biaya dana (cost of fund) yang tinggi, kenaikan harga komoditas, dan risiko stagflasi yaitu kondisi dimana terjadi inflasi dan perlambatan ekonomi secara bersamaan.
jika eskalasi risiko global terus berlanjut, perekonomian global dapat menghadapi tiga potensi krisis yaitu krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan.
“Maka, dibutuhkan konsolidasi fiskal yang berkualitas yaitu yang disertai reformasi fiskal yang holistik. Di sisi lain, perbaikan ekonomi yang terjadi secara konsisten serta implementasi reformasi perpajakan telah membentuk landasan yang sangat kuat dalam mendukung upaya penyehatan fiskal,” tegasnya.
Dijelaskan oleh Bupati, pembangunan infrastruktur perlu dilanjutkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan infrastruktur konektivitas, pangan, dan digital.
Melalui infrastruktur yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan daya saing, efisiensi sistem logistik, dan mendorong mobilitas serta produktivitas.
“Untuk itu, arah kebijakan fiskal tahun 2025 diharapkan dapat mengakselerasi proses peningkatan sosial ekonomi, sekaligus memperkuat fondasi menuju pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin menguat,” jelasnya
Selain itu, diperlukan upaya penguatan well-being serta penguatan konvergensi antar wilayah, dengan menghadirkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, akselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Ipuk juga membeberkan kinerja positif perekonomian Banyuwangi berdasarkan data statistik tahun 2024, terutama didukung beberapa sektor yang tumbuh signifikan seiring penyelenggaraan atraksi wisata dan promosi daerah.
Diantaranya adalah, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 12,19 persen diikuti sektor penyedia akomodasi dan makanan sebesar 9,69 persen.
Sektor-sektor lain diperkirakan ikut bergerak positif seiring semakin meningkatnya kondisi perekonomian.
“Seperti sektor jasa lainnya sebesar 8,50 persen, jasa perusahaan dengan kinerja pertumbuhan sebesar 8,02 persen, sektor informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 6,91 persen,” terangnya.
Selanjutnya selaras dengan pertumbuhan ekonomi daerah, sektor perdagangan, hotel, dan restoran ikut mengalami kinerja positif dan tumbuh sebesar 6,54 persen kemudian diikuti sektor konstruksi sebesar 6,12 persen serta sektor industri pengolahan sebesar 5,62 persen.
“Kinerja positif tersebut merupakan dampak (multiplier effect) dukungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas,” beber Bupati Ipuk.
Lebih lanjut Bupati memaparkan dan mempertimbangkan dinamika yang masih tinggi secara global, asumsi indikator ekonomi makro nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 diproyeksi pada kisaran 5,07 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 72,17. Tingkat pengangguran terbuka sebesar (TPT) diproyeksikan sebesar 4,53 persen. Persentase penduduk miskin diproyeksikan sebesar 7,26% persen dan Rasio Gini sebesar 0,30.
“Tema pembangunan tahun 2025 yaitu ‘Penguatan Ekosistem Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mendukung Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan’,” papar Bupati Ipuk.
“Secara umum, target pendapatan daerah sebesar Rp. 2,375 trilyun turun 26,67 persen dari APBD 2024 sebesar Rp. 3,239 trilyun,” imbuhnya.
Menurutnya, penyesuaian pendapatan itu dari komponen, pendapatan asli daerah diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi Rp. 627,4 milyar dari APBD 2024 yaitu sebesar Rp. 605 milyar.
Lebih lanjut Bupati Ipuk juga menjelaskan, bahwa pendapatan transfer turun menjadi Rp. 1,696 trilyun atau turun 34,31 persen dari APBD 2024 sebesar Rp. 2,583 trilyun.
Lain-lain, untuk pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan sebesar 0,19 persen, dari APBD 2024 sebesar Rp 51,3 milyar menjadi Rp. 51,2 milyar.
“Total belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 2,358 trilyun mengalami penurunan sebesar 31,25 persen dari belanja daerah pada APBD 2024 sebesar Rp. 3,429 trilyun,” jelas Bupati Ipuk.
Sementara, untuk jumlah pembiayaan netto pada APBD tahun 2025 diperkirakan sebesar minus Rp. 17,6 milyar dari Rp.190 milyar pada APBD tahun 2024.
“Perkiraan penerimaan pembiayaan APBD tahun 2025 sebesar Rp. 22,3 milyar yang merupakan estimasi SILPA sedangkan pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2025 sebesar Rp. 40 milyar,” tutup Bupati Ipuk Fiestiandani. (Kur).
