Diksi.co.id, Jember | Hubungan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Jember mulai tidak harmonis. Terbukti pada rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang digelar di Gedung DPRD Jember Sabtu (30/3/2024) diwarnai hujan interupsi.
Ironisnya interupsi paling banyak dari anggota fraksi yang dulu partainya menjadi pengusung dan pendukung Hendy Siswanto dan MB Firjaun Barlaman atau Gus Firjaun saat Pilkada 2020. Sejumlah anggota dewan bersuara keras terkait kinerja pasangan Hendy-Firjaun.
Tak hanya itu Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan Wakil Ketua DPRD Ahmad Halim juga tidak nampak duduk di barisan kursi pimpinan dewan. Selain Hendy dan Gus Firjaun, hanya dua Wakil Ketua Dedy Dwi Setiawan dan Agus Sofyan.
Hujan interupsi diawali oleh Siswono anggota DPRD Jember dari Fraksi Gerindra. Banyak hal disampaikan oleh legislator yang juga Ketua Komisi B tersebut.
Salah satunya terkait upaya masif pembagian Bantuan Sosial atau Bansos yang dilakukan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto.
Siswono meminta agar kegiatan tersebut dihentikan sementara mengingat tahun ini adalah tahun politik karena akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengingatkan hal tersebut untuk semua Kepala Daerah.
“Kalau dipaksakan tidak menutup kemungkinan ada ruang hukum yang berdampak pada pejabat yang melakukan penyaluran bansos sebelum Pilkada,” tegasnya.
Siswono juga menyebut banyak janji politik yang tidak dilakukan seperti pembangunan outer ring road, pembenahan sistem transportasi terkoneksi, pengelolaan sampah, pembangunan dermaga, peningkatan bandara, optimalisasi Jember Sport Garden.
Anggota dewan lainnya dari Fraksi Gerindra Ardi Pujo Prabowo juga dengan keras menyampaikan program unggulan Hendy-Firjaun yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan justru tidak sesuai RPJMD.
“Sembilan program unggulan yang dituangkan dalam RPJMD berbanding terbalik dengan 94 prestasi yang disampaikan dalam LKPJ 2023,” kata Ardi dengan tegas.
Interupsi juga dilakukan oleh Anggota Fraksi Nasdem David Handoko Seto. David mengkritisi penyaluran corporate Social Responsibility pasalnya selama ini pihak eksekutif belum pernah melaporkan penyaluran CSR kepada DPRD Jember.
“Selama tiga tahun Bupati menjabat hingga sekarang, belum pernah ada laporan CSR yang disampaikan dalam paripurna,” tegasnya.
Adapula interupsi yang dilakukan oleh Nurhasan. Anggota Fraksi PKS itu mengkritisi upaya pemerintahan Hendy-Firjaun untuk menekan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB).
Nurhasan menyebutkan saat ini angka AKI/AKB di Jember sangat tinggi menyentuh 147 kasus.
“Sangat luar bisa besar, rata-rata dalam setahun cuma 12 kasus. Padahal adanya AKI/AKB indikator yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tolong ini diperhatikan,” sebutnya.
Ada pula interupsi dari Ketua Fraksi PDIP Edy Cahyo Purnomo atau Ipung. Bupati Hendy selama ini seolah tidak menganggap keberadaan DPRD Jember. Buktinya rekomendasi lembaga legislatif terhadap setiap LKPJ Bupati, tidak pernah ditindak lanjuti dengan baik.
“Berulang-ulang pembahasan LKPJ, dari masukan para stakeholder mereka bilang semua program di APBD tidak pernah dirasakan masyarakat,” katanya.
Sedangkan terkait ketidakhadiran Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan Wakil Ketua Ahmad Halim keduanya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ahmad Halim saat menjawab singkat saat dikonfirmasi ketidakhadirannya malam itu. “Saya sudah kalau izin tidak hadir,” kata Halim melalui pesan WA.
Sementara Hendy Siswanto saat menganggap interupsi dan kritik yang dilakukan oleh anggota dewan dari partai-partai pengusung dan pendukungnya bukanlah ancaman serius.
“Itu tanda cinta kepada saya , kalau tidak mengomentari berati sedang pikir-pikir, ini saya cintai atau tidak,” katanya.(ary)
