Diksi.co.id, Jember | Sejumlah pasangan pejabat mendapatkan bimbingan teknis ha yang diselenggarakan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) bersinergi dengan Inspektorat Kabupaten Jember Keluarga Berintegritas pada Rabu, (26/7/2023) di salah satu hotel di Jember.
Bimtek yang dibuka secara langsung oleh Bupati Jember, Hendy Siswanto. Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 pasangan suami-istri eselon II dan III di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember. Tujuannya, untuk mewujudkan keluarga berintegritas anti korupsi.
Selain itu, Kepala Inpektorat Pemkab Jember, Ratno C Sambodo mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dalam membangun keluarga anti korupsi, mendorong keluarga harmonis
untuk mencegah korupsi.
Dalam sesi wawancara, Bupati Hendy menjelaskan bahwasannya pencegahan korupsi haruslah dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga. “Kunci utama adalah sifat keterbukaan. Bimtek ini harus ada keterbukaan yang artinya memberikan pengertian,” ungkap bupati.
Bupati berharap Kegiatan bimtek ini bisa rutin digelar tiga bulan sekali baik melalui zoom. Besar harapannya, dari lingkup terkecil keluarga bisa memberi dampak yang luar biasa.
“Ini merupakan program edukasi yang luar biasa dari KPK RI. Atas nama Pemkab Jember saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada KPK RI dan Inspektorat Jember sehingga kegiatan ini bisa terwujud. Dengan mengucapkan Bismillah, Bimtek Keluarga Berintegritas oleh KPK RI dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai,” pungkasnya.
Firlana Ismayadin dari bidang pembinaan peran serta masyarakat KPK RI mengingatkan agar pejabat publik menghindari korupsi atau rasuah. Kuncinya menurut Firlana setiap anggota keluarga pejabat saling terbuka dan memahami tugas mereka adalah untuk melayani masyarakat.
“Pertama harus saling terbuka. Kedua adalah memiliki pemahaman, bahwa sebagai seorang asn, sebagai seorang pamong, tugasnya adalah melayani. Tugasnya tidak lebih dari itu.”
Firlana juga mengimbau agar kompensasi yang diterima setiap ASN tidak dihambur-hamburkan.
Anggota keluarga pejabat ASN bahwa jabatan suami atau istri di lingkungan pemerintahan mengandung resiko. Oleh sebab itu anggota keluarga tidak elok mendorong seorang pejabat publik untuk melakukan tindakan korup. Jika terus demikian bisa jadi integritas mereka luntur.
Pada kesempatan tersebut Firlana memberikan gambaran terkait lokasi gedung KPK. Disebutkannta di belakang gedung KPK ada ruang tahanan yang terjerat kasus korupsi.
Ia menyaksikan sendiri betapa berat perasaan keluarga yang menjenguk para tahanan setiap hari senin dan kamis. Ia berharap tidak ada pejabat di Pemkab Jember yang terjerat kasus korupsi.(ary)
