ICW, pun juga masyarakat pada umumnya yang rindu lahirnya Republik Bernurani pupus harapan. Dukungan moral terhadap Mahfud MD menggelinding bak bola salju.
Namun dinamika opini dan dukungan secara politis dan normatif tidak serta merta memberikan jaminan realisasi. Opini memberantas korupsi yang dimanifestasikan secara personal oleh seorang Mahfud MD, ternyata berseberangan dengan kepentingan elitis wakil rakyat. Meskipun tidak semua, namun atmosfir yang berkembang di senayan telah mengisyaratkan.
Soal korupsi, aktual ada di semua lini. Ekskutif, Legislatif dan Yudikatif. Seorang Mahfud adalah personal yang memiliki reputasi komplit. Ketua Mahkamah Konstitusi, Anggota DPR RI dan Menteri.
Namun demikian, pengalaman empiris ini tidak memberikan garansi kelancaran sebuah aksi. Dibutuhkan negosiasi karena di dalamnya sarat pertaruhan untuk mengamankan kepentingan politis.
Kepentingan politis konkrit adalah posisi strategis menjalankan kuasa. Kuasa bisa jadi identik dengan rupiah. Di sinilah urgensi kompromi guna mengintegrasikan kepentingan para pihak.
Dalam konteks kompromi, Mahfud MD tidak bisa memposisikan diri sebagai negosiator individu tanpa gerbang kepentingan yang ada di belakangnya. Mahfud MD harus merepresentasikan entitas komitmen pro berantas korupsi.
Problemnya, apakah keberadaan Mahfud MD secara absolut merepresentasikan ekskutif. Dengan kata lain, dapatkah totalitas Mahfud MD dipandang sebagai kehendak ekskutif. Ketika sarang korupsi diduga ada pada legislatif, tidak berarti ekskutif dalam posisi baik-baik saja.
Kepantasan aset Rafael Alun yang kini tengah disorot digeneralisasikan sebagai cermin ekskutif. Khususnya di lingkungan Kemenkeu. Sri Mulyani tidak akan segarang sekarang jika instansinya tidak diacak dan dikuak Rafael.
Sementara di lingkungan yudikatif, fakta-fakta empiris yang membuktikan realitas korupsi terus berlangsung. Publik tidak bisa melupakan para hakim MK yang terjerat kasus korupsi. Ada Akil Mochtar, Patrialis Akbar. Bahkan menambah sejarah kelamnya wakil Tuhan di dunia dengan tertangkapnya Sudrajad sebagai hakim agung.
Lanjut ke halaman berikutnya —>
