Diksi.co.id, Sumenep | Setiap perahu, kapal nelayan di Kabupaten Sumenep akan mendapatkan bantuan alat keselamatan.
Pemasangan alat yang bernama Klien itu telah direncakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).
Alat itu berupa penangkap sinyal atau reciver, yang tersambung langsung ke layar server layanan Call Center 112, dengan jangkauan kurang lebih radius 100 mil.
Kepala Diskominfo Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya menyebut, hal itu merupakan pengembangan dari layanan kedaruratan Call Center 112, yang dikelola oleh Diskominfo.
Menurutnya, karena program tersebut merupakan sebuah rencana besar, maka terdapat sejumlah tahapan yang perlu untuk dilalui.
Pihaknya, juga harus memperhatikan keterbatasan anggaran. Untuk itu, pemasangan reciver baru bisa direalisasikan di wilayah Kepulauan Sapeken.
“Ada beberapa tahapan yang perlu untuk dilalui, selain itu kami harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” jelasnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/2/2023).
Bukan tanpa alasan, Pulau Sapeken dipilih sebagai lokasi reciver, karena kondisi lalu lintas transportasi lautnya dinilai lebih padat, dibandingkan dengan wilayah lainnya.
Pria yang akrab disapa Ferdian itu menjelaskan, layar server yang ada di Diskominfo nantinya akan dapat menampilkan hilir mudik kapal atau perahu, yang tercover oleh reciver.
Bagi kapal/perahu yang mengalami kondisi darurat, dapat langsung menekan panic button, yang kemudian akan mengirimkan sinyal ke server Diskominfo.
“Alat itu, juga mampu menampilkan kordinat secara detail, mengikuti posisi kapal,” lanjutnya.
Setelah itu, Diskominfo akan menghubungi BASARNAS, untuk melakukan rescue, terhadap kapal yang mengalami kondisi darurat. Alat tersebut diklaim mampu mengirimkan sinyal darurat, hingga lima hari berturut-turut.
Diinformasikan, untuk saat ini, Diskominfo Sumenep masih menyediakan 20 alat keselamatan pelayaran, yang diperuntukkan bagi perahu takasi, serta perahu nelayan.
Kedepan, Kadis Kominfo mengatakan akan berkoordinasi dengan Kepala Desa, agar menganggarkannya melalui Dana Desa (DD), sehingga seluruh perahu di wilayahnya dapat terpasang klien.
“Ini adalah bentuk antisipasi kami, untuk memastikan keselamatan masyarakat pengguna transportasi laut,” tandasnya.(dan).
