Diksi.co.id, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember menempatkan isu penanggulangan kemiskinan sebagai program prioritas utama dalam postur anggaran belanja daerah terbarunya. Komitmen serius ini diwujudkan melalui pengesahan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan strategis ini dicapai melalui pembahasan intensif bersama jajaran legislatif dalam Rapat Paripurna DPRD Jember pada Kamis, 20 Agustus 2026. Pemkab Jember meyakini bahwa akar masalah kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut hanya dapat diselesaikan secara tuntas. Solusinya adalah dengan melakukan intervensi anggaran secara masif pada sektor-sektor pelayanan dasar masyarakat secara menyeluruh.
Bupati Jember, Gus Fawait, mengungkapkan pandangan strategisnya mengenai korelasi erat antara kebijakan anggaran fiskal daerah dan penurunan kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa pendekatan pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan sosial tunai yang bersifat sementara. Paradigma tersebut harus diubah menuju penguatan ketahanan keluarga melalui akses layanan dasar yang berkualitas, gratis, dan merata. Fawait berharap perubahan KUA-PPAS tahun 2026 ini mampu menjadi instrumen pendorong yang bekerja secara konkret. Hal ini penting untuk membebaskan warga rentan dari jerat kemiskinan sistemik yang selama ini membebani produktivitas mereka.
Fawait menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan yang efektif harus dimulai secara struktural dari sektor kesehatan dan pendidikan.
Ketika masyarakat miskin jatuh sakit, produktivitas ekonomi mereka seketika terhenti dan biaya pengobatan yang mahal memperburuk situasi keuangan keluarga. Begitu pula di sektor pendidikan, ketiadaan akses sekolah berkualitas bagi anak-anak keluarga miskin berpotensi memutus rantai generasi penerus yang produktif. Oleh karena itu, lewat draf perubahan anggaran ini, Pemkab Jember melakukan penebalan alokasi dana perlindungan sosial. Program ini dirancang khusus untuk menjamin warga kurang mampu mendapatkan kepastian hidup yang layak.
Semangat keadilan sosial menjadi landasan moral dalam penyusunan prioritas plafon anggaran perubahan tahun 2026 ini. Fawait menginginkan agar hasil-hasil pembangunan daerah tidak hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat di kawasan perkotaan saja. Wilayah pedesaan, pelosok, dan kawasan pinggiran Jember harus mendapatkan porsi kue pembangunan yang setara dan adil. Melalui pemerataan pelayanan dasar ini, jurang kesenjangan sosial (gini ratio) antar wilayah dapat ditekan secara bertahap.
Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS bersama Ketua DPRD beserta seluruh jajaran fraksi legislatif menjadi modal politik yang kuat. Hal ini penting untuk merealisasikan visi besar mewujudkan Jember yang bebas dari kemiskinan ekstrem
