Diksi.co.id, Lumajang | Jagong santai mengenai money politics yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, di Aby Hotel, Jumat (19/5/2023) siang, berlangsung gayeng dan suasana jadi hidup.
Banyak pihak yang diundang dalam acara tersebut seperti aktif dan pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), juga Asosiasi Kepala Desa (AKD).
Ketua Bawaslu Lumajang, Amin Sobari dan dari Ketua KPU Lumajang, Yuyun Baharita terlihat hadir pada Jagong Santai dengan tema”Sehatkah Main Uang Politik Uang” serta Syamsudin Nabilah, salah seorang owner media online sebagai narasumber.
Beberapa peserta yang hadir, memberikan argumentasinya masing-masing sesuai dengan pengetahuan dan realita yang mereka lihat di lapangan terkait money politics.
Suhanto, Ketua AKD misalnya. Dia menilai, praktek money politics ini sebenarnya bukan dari masyarakat, tapi dari para pejabat yang sudah menduduki jabatannya. Mulai dari pemilihan presiden, gubernur, bupati, dewan hingga kepala desa.
“Untuk meraih kekuasaan, semua melakukan dengan uang. Itu fakta yang terjadi dan masyarakat menerimanya. Parahnya, ketika berhasil menduduki jabatannya mereka mengutamakan kepentingan pribadi. Memperkaya diri sendiri,” ungkapnya.
Yang mengagetkan dan cukup kontroversial, Suhanto, menegaskan agar praktek politik uang dibiarkan. Alasannya, masyarakat sekarang sudah mulai memahami dan bisa memilah mana calon yang bagus untuk dipilih.
“Belum tentu yang menebar uang lebih banyak akan dipilih ketimbang yang memberikan sedikit uang,” ujarnya.
Sementara Ahmad Fuad Afdol, berpendapat bahwa money politics sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat pencoblosan dimulai. Satu hal yang perlu dilakukan mulai sekarang dan beberapa tahun ke depan adalah pendidikan politik sejak anak masih kecil.
“Caranya memasukkan muatan lokal soal money politics di dalam kurikulum sekolah. Ajak Dinas Pendidikan untuk mendukung gerakan anti money politics, anti korupsi ini,” ujarnya.
Rohim aktifis pertambangan menyampaikan korban politik uang adalah rakyat. Semua pemangku kebijakan harus menyamakan persepsi untuk memberantas money politics.
“Kita hadir ini tidak mau berdebat soal money politics, tapi menyamakan persepsi bagaimana politik uang itu dilawan. Saya sepakat ayo perangi money politics!,” ujarnya bersemangat.
Berbeda, Ali Ridho aktifis lainnya mengatakan kegagalan demokrasi pasca reformasi 1998 dipicu oleh Bawaslu RI yang lemah. Terjebak dalam eweuh pakewuh dalam menindak pelaku politik uang.
“Saya tidak bilang gagalnya Bawaslu Lumajang, ya. Saya bilang ewuh pakewuh karena ketika yang ditangkap pelakunya kadang saudaranya sendiri. Rekannya sendiri, calonnya sendiri. Makanya, money politics bisa dihilangkan meskipun sulit,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Himawan dari LBSI (Lumajang Bergerak Satu Indonesia), justru mengkritik Bawaslu dan KPU. Menurut dia, sebenarnya yang bertanggung jawab besar maraknya money politics kedua lembaga ini (Bawaslu dan KPU).
“Coba Saya ingin tahu, mulai dulu dari pemilu ke pemilu mana ada tindakan atas maraknya money politics? Padahal sudah ada pengawas sampai di tingkat kecamatan. Terus apa tugas mereka. Ada tugas panwascam, PPK?,” tandasnya dengan mimik serius.
Oleh karena itu, dia meminta kepada Bawaslu dan KPU sampai jajaran di tingkat kecamatan dan desa, untuk melakukan sosialisasi terkait pemilu dan bahayanya money politics.
“Di desa itu kan banyak kelompok-kelompok pengajian, PKK, dan lainnya. Manfaatkan itu untuk sosialisasi. Dan yang terpenting lagi ayo mulai dari diri sendiri dulu agar melakukan perbaikan. Mulai yang terkecil yang bisa kita lakukan”, pintanya.
Atas berbagai masukan, saran dan kritikan dari audien, Ketua KPU Yuyun menyampaikan terima kasih. Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi money politics.
“Ini tugas kita bersama agar pemilihan berlangsung aman, tingkat kehadiran pemilih lebih besar dari pemilu sebelumnya, serta tidak ada money politics. Atau minimal praktek ini menurun drastis. Apalagi, untuk bacaleg yang masuk di data KPU Lumajang ada 750 orang, sementara kursi yang tersedia hanya untuk 50 caleg jadi”, paparnya.
Ketua Bawaslu Amin Sobari, di akhir closing statementnya mengajak masyarakat termasuk LSM, untuk tidak segan-segan melaporkan jika ada praktek money politics maupun praktek kurang baik dari penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu.
“Pasti laporannya kita akan tindak lanjuti. Dan satu hal yang penting, kalau ada desa atau beberapa atau kelompok masyarakat yang bisa dijadikan pilot project untuk menolak money politics, sampaikan ke saya. Kita akan bentuk itu. Dengan catatan masyarakat di desa itu benar-benar berkomitmen menolak money politics”, pungkasnya.
Dari acara Jagong Santai dalam rangka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, disimpulkan 6 poin penting terkait money politics. Delapan poin yang dimaksud antara lain ;1. Perlunya penyelenggara dan pengawas pemilu dan jajarannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus
2. Perlunya merubah sistem yang selama ini memberi celah terjadinya politik uang.
3. Mendorong Dinas Pendidikan agar ada muatan lokal terkait pendidikan politik di sekolah, terutama mengenai bahayanya money politics.
4. Pembentukan desa percontohan (pilot project) yang benar-benar komitmen untuk menolak money politics
5. Menggandeng LSM dan pihak lain yang berkompeten untuk ikut melakukan pengawasan
6. Menggagas adanya voter education (pendidikan pemilih). (hdi)
