Diksi.co.id, Banyuwangi | Ratusan mahasiswa memberikan kartu merah kepada Presiden Joko Widodo, yang diduga melegalkan politik dinasti, bertempat di Kampus Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Minggu (10/12/2023).
Peringatan hak asasi manusia internasional yang jatuh pada 10 Desember 2023, dijadikan momentum bagi ratusan mahasiswa Banyuwangi yang tergabung dalam jaringan Re-Publik.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, M. Andri Hidayat menegaskan, peringatan hak asasi manusia internasional ini, mahasiswa Banyuwangi meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus-kasus HAM berat masa lalu.
“Pelanggaran HAM berat, hingga saat ini belum tersentuh sama sekali. Maka dari itu, kami menuntut kepada presiden Joko Widodo segera menyelesaikan kasus-kasus tersebut,” tegas Andri usai menggelar aksi.
Aksi ratusan massa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Banyuwangi ini, tidak hanya menyoroti kasus HAM Berat. Tapi juga mengkritisi kebijakan pemerintah terkait dugaan kasus Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), diantaranya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan politik dinasti.
Menurut Andri, kenapa mahasiswa Banyuwangi memberikan kartu merah kepada presiden?. Saat ini telah terjadi politik dinasti, atau Nepotisme, yang merusak tatanan demokrasi.
Ingat, sambung Andri putusan MK Nomor 90 merusak seluruh harapan anak bangsa.
” Politik dinasti mempertontonkan pendidikan yang tidak baik bagi generasi muda,” pungkasnya. (Pra)
