Seorang Mahfud mengingatkan siapapun perihal aksi Rambo yang diperankan Sylvester Stalone. Di setiap episode mulai First Blod hingga Last Blod (5 episode), John Rambo, demikian sang senior memanggilnya, selalu memposisikan Rambo unggul, membawa kemenangan pertempuran di tengah kota, medan perang Afganistan, kawasan hutan Birma, pembebasan tawanan perang Vietnam hingga aksi penyelematan seseorang dalam komunitas mafia. John Rambo selalu menang.
Isu strategisnya, apakah Mahfud MD hendak menjadi seorang Rambo ? Dalam kancah isu hukum dan konstelasi politik, tidak bijak jika Mahfud MD diberikan beban harap semacam itu, terlalu berat.
Stamina terbatas, memberantas korupsi adalah pola dan kinerja sistem. Termasuk komitmen untuk mewujudkannya. Komitmen luhur Mahfud MD dirasa mengalami turbulensi di hadapan para politisi.
Kontraproduktif dengan sahwat kepentingan elit politik dan nafsu kuasa dengan menghalalkan segala cara. Kalangan elitis penentu kebijakan di negeri ini masih menginginkan agar regulasi berantas korupsi dibuat dengan aroma yang subhat.
Mahfud MD, dengan kapasitasnya sebagai Menpolhukan berharap agar Komisi III mendukung dua RUU yang diajukan. Dua RUU itu ialah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK). Kehendak dan harapan ini dilontarkan dalam forum 349 T. Untuk RUU Perampasan Aset Tindak Pidana telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.
Sedangkan RUU PTUK tak kunjung ada perkembangan. Komitmen ledakan Mahfud MD dalam forum 349 T ini rupanya menjadi strategi baru bagi forum Komisi III. Bahkan Ketua Komisi III DPR Bambang Wiryanto atau Bambang Pacul menyarankan Mahfud MD meminta restu ketua umum partai supaya RUU Perampasan Aset dibahas.
Berdasarkan draf yang sudah beredar pada 2015, aset yang potensial dirampas antara lain dalam bentuk kendaraan, properti, serta harta benda lainnya. Tentu saja sepanjang diperoleh berdasarkan hasil tindak pidana atau kejahatan. Sementara RUU PTUK dianggap akan menyusahkan DPR saat kampanye.
Pernyataan ketua Komisi III menjadi seksi. Menarik untuk dikaji dalam kasanah ketatanegaraan RI. Ketika DPR kehabisan akal melakukan proteksi diri atas kepentingan politiknya, maka defend terakhirnya dilimpahkan kepada ketua umum parpol.
Konsekuensi logis atas hal ini pada glirannya melahirkan paradikma baru ketatanegaraan berupa Supremasi Partai Politik. Elit wakil rakyat akan berlindung di ketiak Ketua Umum Parpol. Terutama kebijakan menyangkut pemberantasan korupsi.
Lanjut ke halaman berikutnya —>
