Diksi.co.id, Jember | Dugaan korupsi jajaran Pemerintahan Kabupaten Jember terus bermunculan. Terbukti belakangan banyak laporan warga kritis terkait hal tersebut kepada pihak kepolisian.
Salah satu yang dilaporkan adalah kegiatan J-Bershodaqoh Bupati Jember yang gencar dilakukan di awal tahun 2024.
Progam kerja pemerintahan Bupati Hendy Siswanto tersebut menurut informasi yang dihimpun dikerjakan ‘keroyokan’ dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) besar.
Diantaranya Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang diisi juga dengan kegiatan pemeliharaan jalan oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Jember. Petugas dari OPD tersebut harus turun di lokasi-lokasi yang menjadi sasaran kunjungan Bupati Jember.
Pelapor adalah warga bernama Iswahyudi. Warga Jalan Melati, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ini melaporkan kegiatan pemeliharaan jalan J-Bershodaqoh ke Direktoran Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Jatim karena diduga sarat dengan pelanggaran dan kolusi maupun korupsi.
Iswahyudi saat dikonfirmasi, Senin (1/4/2024) malam menjelaskan dugaan ini muncul karena saat ini di lingkungan Pemkab Jember terjadi krisis dengan belum adanya pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa yang memenuhi kompetensi baik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) maupun sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
“Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Anggaran Pemeliharaan Jalan di Dinas PU BMSDA sebesar 20,9 Milyar tersebut terdapat Belanja material senilai Rp 18.244.755.000,- yang di dalamnya terdapat pengadaan Aspal CPHMA senilai Rp 13.987.500.000,- dan Aspal Emulsi CRS-2 senilai Rp 3.258.000.000,” jelasnya.
Pihaknya menurut pria yang akrab dipanggil Yudi ini telah melakukan penelusuran melalui laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Pemkab Jember.
“Berdasarkan penelusuran pada website https://sirup.lkpp.go.id/ di tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA tidak ditemukan adanya paket pekerjaan pengadaan material Aspal CPHMA maupun Aspal Emulsi CRS-2.
Sehingga dapat dipastikan bahwa pengadaan dua material tersebut saat ini belum dilaksanakan oleh pihak Dinas,” kata Yudi sembari membacakan kopian berkas yang dilakporkannya.
“Dengan adanya bukti kuat bahwa tidak adanya pengadaan material aspal dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), yang disajikan dalam aplikasi SiRUP LKPP, dan belum terbentuknya pejabat pengelola pengadaan barang jasa di Kabupaten Jember maka secara nyata dan meyakinkan bahwa pengadaan material aspal senilai hampir Rp 14 miliar belum dilakukan, sehingga secara logika pekerjaan pemeliharaan rutin jalan harusnya belum dapat dilaksanakan,” tambahnya.
Iswahyudi juga menjelaskan berdasarkan investigasi yang dilakukannya ditemukan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jalan dalam rangka program J-Bershodaqoh di Kabupaten Jember tahun 2024 ini dilaksanakan sepenuhnya oleh oknum pensiunan Dinas PU Bina Marga.
Anehnya pengadaan material aspal untuk pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan ini disediakan dulu oleh salah satu rekanan AMP di Jember dengan nilai sebesar Rp 7Â miliar.
Demi mencari kebenaran dan upaya mengawal pemerintahan yang bersih dari korupsi, Iswahyudi melaporkan temuannya kepada korps Bhayangkara Polda Jatim.
“Dengan bukti-bukti temuan yang kita kantongi, akhirnya saya melaporkan dugaan korupsi tersebut kepada Ditkrimsus Polda Jatim. Berkas-berkas laporan saya kirimkan melalui pos,”katanya.
Lebih jauh Iswahyudi berharap pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.
“Sebagai warga negara saya berharap polisi segera memanggil dan memeriksa semua pihak yang kami duga terlibat dalam upaya korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam hal ini Kabupaten Jember,” harapnya.(ary)
